Batasi Tanggung Jawab, Kepala Daerah Tak Beretika

Rabu, 27 Agustus 2008 | 15:02 WIB

Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA, RABU - Kepala daerah yang mengkapling tanggung jawabnya hanya pada periode di saat dia memimpin merupakan kepala daerah yang tidak beretika. Itu ditekankan karena pemikiran kepala daerah yang hanya mau bertanggung jawab atas semua kebijakan yang ada selama dia memimpin cenderung merusak tatanan kemasyarakat, dan meluas ke masalah perekonomian.

Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perus ahaan daerah Air Minum (PDAM) di Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut Sri Mulyani, tugas mengurus negara sama dengan beban dalam mengelola daerah. Kepala daerah yang memimpin di daerah jangan hanya memikirkan kondisi yang ada pada saat dia memimpin, tetapi kondisi ke depan daerah tersebut.

Sikap kepala daerah ini ditekankan dalam konteks perilaku sebagian besar kepala daerah selama ini yang menjadikan PDAM sebagai sapi perahan demi memenuhi kebutuah kekuangan sesaat. Padahal, perilaku tersebut sangat membahayakan kebe rlangsungan bisnis PDAM. Salah satu bentuk intervensi kepala daerah terhadap PDAM yang merusak daya tahan bisnisnya adalah penolakan menaikkan tarif jual air minum PDAM.  

"Sangat tidak beretika jika seorang pemimpin hanya bertanggung jawab atas kondisi yang ada di saat dia memimpin, tanpa memperhatikan dampak buruk dari kebijakan yang dibuatnya terhadap kebaikan daerah itu di masa depan," ujar Sri Mulyani.

Catatan Pengirim :

kalo sudah tidak berwenang haruskah dia masih bertanggung jawab? maka itu untuk menghindari "sikap tidak bertanggung jawab"harus ada program periodic selama jabatan dan periodic panjang