Bupati Pidie Siap Tantang Somasi PKS

Sumber: Harian Serambi Indonesia, 17-03-2009

SIGLI- Bupati Pidie Mirza Ismail S.Sos, siap menantang somasi Partai Kesejahteraan PKS (PKS) Pidie, jika memang partai tersebut melakukan somasi terhadap dirinya. Somasi dimaksud dilakukan PKS menyusul statemen (pernyataan -red) kampanye murahan yang pernah diucapkan oleh orang nomor satu di Pidie itu.

“Somasi itu hak mereka, saya siap menerima somasi tersebut,” ungkap Bupati Pidie Mirza Ismail di sela-sela membuka kampanye pemilu damai, Senin (16/3) di Alun-Alun Kota Sigli, Pidie.

Menurutnya, mengenai tudingan terhadap dirnya yang menyebutkan telah membohongi publik -- terkait pengunduran qanun perubahan APBK tahun 2008 -- merupakan keinginan person, dan tidak ada kaitanya dengan PKS. Sehingga, kata Mirza, seharusnya person itu tidak membawa nama lembaga dewan dan PKS dalam ranah persoalan ini.

“Saya tidak pernah ngomong dengan PKS, dan saya akan menjawab somasi dengan personal (T Syahrizal -red). Karena persoalan person harus dihadapi dengan person,” katanya.

Ketua Umum PKS Pidie T Syahrizal SSi yang dihubungi Serambi, Senin (16/3) mengatakan, jelas pihaknya mengaku sebagai Ketua Umum PKS Pidie serta masih menjabat sampai sekarang. Juga merupakan anggota DPRK Pidie, dari F-PKS.

“Saya sebagai pribadi maupun ketua partai dan anggota dewan berhak meluruskan persoalan yang terjadi di tubuh Pemkab Pidie. Masyarakat biasa pun bisa menyampaikan kritikan kepada bupati, selaku pemangku amanah rakyat,” kata Syahrizal yang juga Ketua Anggaran DPRK Pidie.

Dikatakan, PKS segera melayangkan surat somasi kepada Bupati Pidie, Mirza Ismail, menyangkut tudingan kampanye murahan. “Sebenarnya kemarin, kami mau menyerahkan surat somasi, namun terbentur dengan kegiatan pelaksanaan pemilu damai,” sebutnya, sembari menjelaskan somasi perlu dilakukan agar menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, kritikan terhadap pengelolaan uang negara oleh Pemkab Pidie merupakan isu eklusif dan bukan murahan. Sebab, persoalan uang rakyat yang diamanahkan melalui Pemkab harus dikelola secara prosudural, dengan tidak mengabaikan keinginan masyarakat.

“Idealnya, kritikan kontruktif kita ini diterima bupati dalam mengubah wajah keuangan Pidie yang carut marut. Sehingga ke depan pengelolaan keuangan bisa transparan dan tidak terjadi utang,” tandas politisi PKS itu.

Seperti dilansir Serambi sebelumnya, Bupati Pidie, Mirza Ismail S.Sos kepada Serambi menjelaskan, penggunaan dana tersebut telah ditempuh sesuai kesepakatan bersama, antaran dewan dengan eksekutif waktu itu. Dan tudingan PKS, katanya, mengandung muatan kampanye murahan. Bahkan seolah-olah mereka ingin jadi pahlawan dengan berkoar-koar di media.

“Saya tidak senang dengan tudingan seperti itu. Saya tahu mereka berkoar-koar di media, karena sekarang ini momennya suasana pemilu,” ungkap Bupati Mirza.(nr)